Metrotala.com, Pelaihari – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang (P) Tanah Laut mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari, Jl. A. Syairani, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada Rabu, 19/03/2025) pagi.
FGD ini mengangkat tema krusial, “Antisipasi dan Mitigasi Potensi Konflik Lahan di Kabupaten Tanah Laut,” dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari HMI Cabang Persiapan Tanah Laut, BEM Politala, serta perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya di Tanah Laut.
Dalam kesempatan tersebut, Muhamad Hartono, S.H., M.H., Ketua Umum HMI Cabang (P) Tanah Laut, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum dan memberikan edukasi yang berkualitas kepada pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Tanah Laut.
Menurutnya, mahasiswa sebagai kaum intelektual muda harus meningkatkan kesadaran kritisnya dalam menghadapi isu-isu daerah, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi.
Ketua HMI berpesan untuk generasi muda di Kabupaten Tanah Laut agar lebih berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjadi agen perubahan sosial yang handal dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
Dalam paparannya sebagai narasumber, Joko Pitoyo, S.AP, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, mengungkapkan bahwa konflik lahan di Kabupaten Tanah Laut seringkali disebabkan oleh masalah legalitas lahan yang belum terselesaikan dengan baik.
Dr. Ahmad Hairin, M.P, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA TALA, memberikan perspektif mengenai dinamika konflik lahan yang seringkali melibatkan berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya dialog dan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa.
“Jadi kalau sangketa itu perselisihan antara orang dengan pemerintah atau orang dengan perusahaan,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan dialog dan mediasi dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan sengketa secara efektif, sehingga dapat mencegah konflik yang lebih besar dan memastikan kepentingan semua pihak terjaga.
“Kalau izin-izinnya masih susah, potensi konflik akan semakin besar,” ujarnya.
M. Rian Zakaria, S.H, PLT Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, mengingatkan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan kunci untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Bersama pemerintah daerah melakukan kerjasama, menghubungkan akses seluruh masyarakat,” katanya, menunjukkan pentingnya sinergi untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Melalui FGD yang difasilitasi oleh HMI Cabang Persiapan Tanah Laut, diharapkan para peserta dapat termotivasi untuk berkontribusi lebih dalam penyelesaian konflik lahan di masyarakat.
Dengan adanya dialog dan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, diharapkan konflik lahan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikurangi secara signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang berkelanjutan.
Dengan inisiatif ini, HMI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Laut. (02/Red Tala)
Tinggalkan Balasan